AJARAN SOSIAL GEREJA tentang SOLIDARITAS

February 2, 2011

solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk membaktikan diri pada kesejahteraan umum, yaitu pada kebaikan semua orang dan setiap individu…. (SRS art. 38)

Ketika Rm. Rafael menelpon dan meminta saya menulis artikel tentang solidaritas untuk buletin Kevin, saya sedang berada di posko Merapi bersama teman-teman relawan yang dikoordinasi oleh Sekretariat Karya Sosial CM di Surabaya bekerja sama dengan JRS (Jesuit Refugee Service) Yogya. Justru ketika sedang berjibaku dengan para relawan bersama korban Merapi, saya malah diminta merumuskan gagasan tentang solidaritas. Walau pun permintaan tersebut tidak terlalu saya pikirkan sampai tiba kembali di Surabaya, bekerja bersama dengan para korban Merapi seakan menyediakan konteks bagi permenungan tentang solidaritas ini.

Dalam tulisan kecil ini, saya mencoba membangun paparan mengenai solidaritas dengan menggunakan urutan apa, mengapa, dan bagaimana. Apa arti solidaritas adalah pertanyaan pertama mengawali pembahasan ini. Tentu saja, arti yang hendak diulas adalah arti menurut Ajaran Sosial Gereja (ASG). Ajaran Sosial Gereja sendiri merupakan upaya Gereja sejak awal berdirinya dalam mewujudkan misi penyelamatan dunia dan menandai kehadiran karya penyelamatan di tengah masyarakat luas (Chang: 2010, 32-37). Arti solidaritas yang dibahas di sini lalu sangat erat kaitannya dengan misi yang diemban Gereja.


Pertanyaan kedua, mengapa, membahas tentang pendasaran solidaritas. Ajaran Sosial Gereja secara kuat didasari oleh sebuah konsepsi tentang manusia. Bagi Gereja sendiri, konsepsi tentang manusia ini bukan keyakinan yang mengalir dari ilmu pengetahuan belaka, melainkan justru merupakan buah dari iman Gereja akan kasih Allah dan tanggung jawab Gereja akan misinya. Karena itu, dengan sendirinya fondasi solidaritas adalah antropologi atau paham tentang manusia sebagaimana diyakini kuat oleh Gereja.

Dalam membahas pertanyaan terakhir, bagaimana, solidaritas dikaitkan dengan prinsip partisipasi. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan prinsip kesejahteraan umum. Partisipasi ditujukan kepada kesejahteraan umum. Dengan bergandengan tangan, kedua prinsip tersebut menjadi tujuan dan cara bagaimana solidaritas dikonkretkan.

Makna Solidaritas

Kutipan dari ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis, di atas menjelaskan makna solidaritas. Solidaritas, sebagaimana dirumuskan oleh paus adalah keteguhan hati “yang mantap dan tekun” untuk membangun kesejahteraan umum. Arti kata solidaritas dikaitkan erat dengan ide tentang kesejahteraan umum. Karena itu, dengan sendirinya pembahasan tentang solidaritas tidak bisa dilepaskan dari gagasan mengenai kesejahteraan umum. Lalu, apa itu kesejahteraan umum?

Gagasan paling jelas tentang arti kesejahteraan umum ditemukan dalam Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes. Di dalam dokumen ini, kesejahteraan umum dirumuskan sebagai

“…keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri.” (GS art. 26).

Dengan jelas, Gaudium et Spes menyatakan bahwa, pertama, kesejahteraan umum adalah kondisi-kondisi yang mutlak diperlukan agar manusia bisa mencapai kesempurnaannya. Maka, kesejahteraan umum bukanlah sekumpulan harta atau barang tertentu. Kedua, kondisi-kondisi tersebut tidak otomatis ada atau tersedia dengan sendirinya. Kesejahteraan umum adalah kondisi-kondisi yang dengan sengaja diciptakan atau dibangun oleh manusia, agar dapat menunjang perkembangan setiap orang  (MM art. 65).

Ketiga, kondisi-kondisi tersebut diperuntukkan bagi setiap orang dan setiap kelompok dalam masyarakat. Tersirat di balik pemahaman ini sebuah pengakuan bahwa manusia dipanggil oleh Penciptanya untuk berkembang menuju kesempurnaan (PP art. 15). Agar panggilan itu terpenuhi dan kesempatan untuk berkembang terbuka, dibutuhkan adanya kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk itu. Panggilan kepada kesempurnaan tidak ditujukan kepada sebagian orang atau beberapa kelompok manusia saja, tetapi semua manusia. Dengan demikian, tidak ada pengecualian sama sekali. Tampak dari pembahasan mengenai kesejahteraan umum ini adanya begitu banyak hal yang sebenarnya merupakan hak, namun pencapaiannya perlu diperjuangkan dan diupayakan bersama (Massaro: 2000, 121).

Nah, sekarang, apa yang dimaksudkan dengan kondisi-kondisi itu? Kondisi-kondisi tersebut adalah berbagai fasilitas vital dan penting yang dibutuhkan untuk perkembangan manusia. Termasuk dalam fasilitas-fasilitas penting ini antara lain akses-akses pada pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang sehat, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, penghargaan terhadap perbedaan, dsb. (bdk. GS art. 26). Ini semua yang dimaksudkan dengan kondisi-kondisi itu.

Terwujudnya kesejahteraan umum atau kondisi-kondisi seperti di atas adalah tujuan dari solidaritas. Karena itu, solidaritas bukanlah sekedar perasaan jatuh kasihan atau pun reaksi spontan melihat atau mendengar kemalangan orang lain. Solidaritas juga bukan beramai-ramai sekedar ikut aksi demonstrasi ke sana dan sini. Sekali lagi, solidaritas adalah komitmen terhadap kebaikan sesama. Aksi nyata mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum merupakan ujung dari komitmen ini.

Antropologi Solidaritas

Dasar kuat yang melandasi Ajaran Sosial Gereja adalah sebuah konsep tentang manusia atau antropologi. Charles Curran (2007, 190) bahkan meletakkan antropologi atau konsep tentang manusia ini sebagai kunci untuk memahami Ajaran Sosial Gereja. Antropologi Ajaran Sosial Gereja berisi dua hal mendasar saling berhubungan dengan erat, tak terpisahkan. Pertama adalah konsep tentang martabat manusia. Kedua, yang mengalir dari yang pertama, adalah dimensi sosial manusia.

Ajaran Sosial Gereja mulai dengan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki martabat sebagai “gambar dan rupa Allah”. Martabat ini berasal dari kenyataan bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah dan diciptakan sesuai dengan “gambar dan rupaNya”. Berdasarkan iman kita, adakah manusia yang tidak diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah tidak. Karena itu, setiap manusia – siapapun dia, apapun jabatannya, kaya atau miskin, apapun warna kulitnya, sukunya, model rambutnya, seperti apapun baunya, bahkan sejelek apapun dia, dst. – mempunyai martabat gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, setiap orang memiliki martabat yang sama (CSDC art. 111). Konsekuensinya, berdasarkan martabatnya setiap orang setara-sejajar dengan orang lain dan karenanya mempunyai hak yang sama atas penghargaan terhadap martabatnya.

Gagasan mengenai martabat manusia ini begitu sentral dalam Ajaran Sosial Gereja. Martabat manusia menjadi ukuran dan titik tolak dalam menilai serta merefleksikan aneka permasalahan sosial (CA art. 11, art 53-54). Semua ensiklik (surat edaran) sosial para paus dimulai dengan gagasan-gagasan tentang martabat manusia. Gagasan-gagasan tersebut kemudian digunakan sebagai pisau bedah dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, yang merupakan uraian masalah-masalah sosial.

Fakta bahwa manusia diciptakan oleh Allah menempatkannya dalam relasi khusus dengan sesama manusia dan ciptaan Allah yang lain. Karenanya, tidak ada manusia yang hidup sendiri. Setiap orang itu ada, tumbuh, dan berkembang bersama dan selalu dalam relasi dengan orang lain serta alam ciptaan (Sullins: 2009, 19-20). Inilah dimensi sosial manusia. Namun, bukan hanya fakta bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Lebih dari itu, kenyataannya semua manusia dan seluruh mahluk diciptakan oleh Tangan yang sama serta diserahi tanggung jawab yang sama atas seluruh alam semesta. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan dengan tegas kewajiban moral setiap manusia terhadap manusia lain dan seluruh alam ciptaan (Soetoprawiro: 2003, 142-143). Setiap manusia berada dalam posisi sejajar atau setara dalam tanggung jawab moral ini.

Termasuk dalam tanggung jawab moral ini adalah bekerja sama untuk mewujudkan panggilan kepada kesempurnaan. Perkembangan dan kemajuan hanya akan terjadi jika ada kerja sama (GS art. 12, art. 25). Dalam konteks ini, solidaritas menegaskan sikap-sikap saling tergantung, saling membutuhkan, dan saling bertanggung jawab sesama manusia. Solidaritas menjadi perwujudan kesadaran seseorang bahwa ia tergantung kepada orang lain dan orang lain pun membutuhkan dirinya untuk berkembang bersama. Solidaritas lalu menjadi sebuah keutamaan hidup manusia sebagai perwujudan dimensi sosialnya (Massaro: 2000, 120).

Solidaritas dan Prinsip Paritisipasi

Satu hal yang perlu dipegang teguh dalam membahas solidaritas adalah tujuannya. Solidaritas bukanlah ramai-ramai ikut demonstrasi ke sana kemari atau beramai-ramai mendatangi lokasi bencana dan menonton. Tujuan solidaritas adalah membangun kesejahteraan umum. Maka, kita bisa mengatakan solidaritas itu ada bila mereka yang terlibat dalam suatu gerakan solidaritas mengusahakan kesejahteraan umum untuk semua pihak.

Sasaran solidaritas bisa bermacam-macam. Kita mengenal berbagai gerakan solidaritas dalam Gereja, misalnya pendampingan kaum buruh, pendampingan kaum tani, gerakan kaum miskin kota, pendampingan anak-anak jalanan, dsb. Di luar Gereja masih ada banyak gerakan solidaritas. Karena kesejahteraan umum ditujukan bagi semua orang dan setiap kelompok, solidaritas menuntut setiap gerakan tersebut untuk tidak mengabaikan dan menyisihkan kelompok atau gerakan lain. Melalui perjuangan di setiap kelompok gerakan, solidaritas hendak dibangun untuk dinikmati oleh semua kalangan.

Kaitan erat solidaritas dan kesejahteraan umum memunculkan prinsip partisipasi. Partisipasi merupakan salah satu prinsip dalam Ajaran Sosial Gereja. Dalam prinsip partisipasi ini ada dua aspek yang berkaitan erat; satu tidak bisa diwujudkan tanpa yang lain (MM art. 26; CA art. 34).

Aspek pertama dari partisipasi adalah ambil bagian dari kesejahteraan umum. Ini merupakan wujud dari panggilan kepada kesempurnaan yang ditujukan kepada semua orang. Karena martabat yang sama, citra Allah, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk ikut ambil bagian dan menarik manfaat dari kesejahteraan umum demi perkembangan mereka. Hak tersebut sama sekali tidak bergantung pada jasa, pengabdian, jabatan, kekayaan, dst. Dasar dari hak untuk partisipasi ini semata-mata adalah martabat sebagai gambar dan rupa Allah.

Aspek kedua adalah partisipasi atau ambil bagian dalam membangun kesejahteraan umum. Berdasarkan martabat sebagai citra Allah dan tanggung jawab moral yang mengalir dari dimensi sosial manusia, setiap orang berkewajiban ambil bagian dalam membangun kondisi-kondisi yang dibutuhkan manusia untuk berkembang. Dengan demikian, dasar dari partisipasi ini pun bukan hal-hal eksternal yang dilekatkan pada diri seseorang (jasa, pangkat, keturunan, kekayaan, dsb.).

Keadilan sosial terwujud jika partisipasi setiap individu adalah partisipasi dalam dua aspek ini atau partisipasi dua arah. Seorang penyapu jalan, misalnya, ikut berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan umum. Dengan menyapu jalan dan membersihkan taman kota, dia berpartisipasi dalam menciptakan kebersihan serta ruang yang nyaman bagi para pengendara dan orang lain. Tetapi, sebaliknya, apakah dengan gaji dan jam kerjanya dia ikut ambil bagian dalam menikmati kesejahteraan umum (akses pada kesehatan, pendidikan anaknya, rumah sehat, air bersih, makanan bergizi, dst.)? Ketidakadilan sosial terjadi.

Dengan memahami prinsip partisipasi, maka solidaritas lalu berarti upaya untuk meningkatkan partisipasi sesama dalam kesejahteraan umum. Atau, dengan kata lain, solidaritas adalah usaha mewujudkan keadilan sosial. Ukuran keadilan sosial adalah terwujudnya partisipasi dua arah dalam kesejahteraan umum bagi setiap individu dan kelompok. Jika dikaitkan dengan contoh penyapu jalan di atas, pertanyaan konret untuk solidaritas adalah bagaimana meningkatkan akses para penyapu jalan pada fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dst. Arah kepada peningkatan partisipasi ini merupakan hal mutlak bagi setiap gerakan-gerakan solidaritas dan keadilan sosial.

Kaitan erat antara solidaritas, partisipasi, dan kesejahteraan umum mengingatkan kita akan pesan paus,

“Dengan semangat solidaritas, mereka yang lemah seharusnya tidak mengambil sikap pasif semata-mata atau sikap yang destruktif terhadap tatanan sosial, namun… melaksanakan apa yang bisa mereka lakukan bagi kebaikan semua.” (SRS art. 39).

Ternyata solidaritas tidak hanya menjadi kewajiban kelompok menengah ke atas, dan kemudian kelompok menengah ke bawah hanya menjadi penikmat atau objek solidaritas. Justru karena kesejahteraan umum adalah tanggung jawab semua orang tanpa pengecualian, sementara partisipasi menekankan juga tanggung jawab setiap orang untuk ambil bagian dalam membangun kesejahteraan umum, kelompok yang lemah tetap memiliki kontribusi dalam kesejahteraan umum. Karena itu,selain mengupayakan peningkatan partisipasi dalam mengambil manfaat dari kesejahteraan umum,  dalam keseluruhan prosesnya gerakan solidaritas harus juga memperjuangkan terwujudnya partisipasi atau kontribusi kelompok yang didampingi bagi pembangunan kesejahteraan umum.

Penutup

Sepenggal kisah meloncat muncul tatkala sedang memikirkan bagian penutup ini.

Ketika sampai di sebuah lokasi pengungsian di sekitar Muntilan, bulan November lalu, aku menyaksikan pemandangan yang agak aneh pada awalnya. Para pengungsi bergerak mendekat. Mereka menunggu koordinator berbicara dengan koordinator tim distribusi kami. Setelah itu, mereka membentuk barisan untuk memindahkan barang-barang logistik ke tempat penyimpanan. Kuikuti mereka. Dan, kulihat, di gudang penyimpanan, banyak perempuan sedang duduk sambil membagi dan memasukkan bantuan ke dalam ratusan kantong plastik hitam. Setiap kantong diberi nama kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga.

“Para pengungsi banyak membantu kami di barak ini, Romo,” ujar koordinator.

“Bantuan-bantuan ini mereka bagi bukan menurut KK, tetapi dengan menghitung berapa orang dewasa, manula, perempuan, anak-anak, dan balita di dalamnya. Karena itu, setidaknya kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda bisa agak ter-cover,” lanjutnya dalam bahasa Jawa yang terlalu halus bagiku.

Refleksi PausYohanes Paulus II menegaskan apa yang terjadi di barak itu,

“Pelaksanaan solidaritas dalam setiap masyarakat menjadi valid bila setiap warganya saling mengakui sesamanya sebagai pribadi…. Solidaritas membantu kita melihat sesama – baik pribadi, orang-orang, maupun bangsa – bukan sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan mempunyai kekuatan fisik untuk dieksploitasi dengan biaya murah dan kemudian dibuang setelah tidak dibutuhkan, melainkan sebagai sesama, rekan (bdk. Kej 2:18-20) untuk berbagi pada level yang sederajat dengan kita sendiri,….” (SRS art. 39).

M. Rudy Hermawan CM

Singkatan

CA      : Centesimus Annus

CSDC : Compedium of the Social Doctrine of the Church

GS       : Gaudeum et Spes

MM     : Mater et Magistra

PT        : Pacem in Terris

PP        : Populorum Progressio

SRS     : Sollicitudo Rei Socialis

Referensi

“Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern”. ……. (1993). Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Dokpen KWI dan Penerbit Obor.

Curran, Charles E. (2007). Buruh, Petani, dan Perang Nuklir: Ajaran Sosial Gereja, 1891 – Sekarang. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Massaro, Thomas (2000). Living Justice: Catholic Social Teaching in Action. Winconsin: Sheed and Ward.

Chang, William. “Mengenal Ajaran Sosial Gereja”. Kristiyanto, Eddy (ed.) (2010). Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Paulus VI (1967). Populorum Progressio. http://www.osjspm.org/majordoc_populorum_progressio_official_text.aspx

Paulus II, Yohanes (1991). Centesimus Annus. http://www.osjspm.org/majordoc_centesimus_annus_official_text.aspx

Paulus II, Yohanes (1987). Sollicitudo Rei Sosialis. http://www.osjspm.org/majordoc_centesimus_annus_official_text.aspx

Pontifical Council for Justice and Peace (2004). Compendium of the Social Doctrine of the Church. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html

Soetoprawiro, Koerniatmanto (2003). Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sullins, Paul D. “The Social Theory of Catholic Social Teaching”. Sullins, Paul D. and Blasi, Anthony J. (eds.) (2009). Catholic Social Thought: American Reflections of the Compendium. Lanham: Lexington Books.

Yohanes XXIII (1961). Mater et Magistra. “http://www.osjspm.org/majordoc_mater_et_magistra_official_text.aspx

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: