Kerja dan Upah yang Adil

Menurut Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes,

“…kerja harus mendapat imbalannya sedemikian rupa, sehingga bagi manusia tersedialah kemungkinan untuk secara layak mengembangkan bagi dirinya maupun kaum kerabatnya kehidupan jasmani, sosial, budaya dan rohani, dengan mempertimbangkan tugas serta produktivitasnya masing-masing, pun juga situasi perusahaan dan kesejahteraan umum.” (art. 67).

Dimensi Sosial dari Kerja

Salah satu konsekuensi dari martabat manusia sebagai citra Allah adalah kemampuannya dalam berelasi dengan orang lain. Bekerja, selain sebagai perwujudan perintah Allah untuk menguasai dunia (bdk. Kej 1:29), juga menjadi sarana manusia mewujudkan kodratnya sebagai makhluk sosial.

“Kerja manusia juga memiliki dimensi sosial yang intrinsik. Dalam kenyataannya, kerja seseorang secara natural berhubungan dengan kerja orang lain. Sekarang, lebih daripada sebelumnya, kerja berarti bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Bekerja adalah soal melakukan sesuatu demi orang lain. Buah-buah kerja menawarkan kesempatan untuk pertukaran, relasi, dan pertemuan. Karena itu, kerja tidak dapat dinilai secara tepat jika kodrat sosialnya tidak ikut diperhitungkan…. Jika kodrat individual dan sosial kerja diabaikan, kerja tidak akan mungkin dinilai secara adil dan dibayar menurut keadilan.” (Compendium art. 273).

Kerja adalah untuk Manusia

Karena yang bekerja adalah manusia citra Allah, yang dipanggil kepada kepenuhan dan kesempurnaan, kerja menjadi sarana yang menghantar manusia kepada pemenuhan dirinya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Hal ini ditegaskan dalam ensiklik Laborem Exercens.

“Sebagai seorang pribadi, manusia karenanya adalah subjek dari kerja. Sebagai pribadi ia bekerja, melaksanakan berbagai tindakan yang termasuk dalam proses kerja. Terpisah dari isi objektifnya, seluruh tindakan tersebut haruslah diabdikan untuk mewujudkan kemanusiaannya, untuk memenuhi panggilan sebagai pribadi yang merupakan dasar dari martabat kemanusiaannya…. Sama sekali tidak diragukan bahwa kerja manusiawi memiliki sebuah nilai etis dari dirinya sendiri, yang secara jelas dan langsung berkaitan dengan kenyataan bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan adalah seorang pribadi, subjek yang sadar dan bebas, yakni subjek yang mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri.” (LE art. 6).

Kerja Manusia

Apa makna kerja bagi manusia? Apakah kerja sekedar sarana bagi manusia untuk mencari makan? Apakah kerja hanya berguna untuk menghidupi diri dan keluarga?

“Untuk memahami kerja, kita harus melampaui pandangan sempit tentang manusia sebagai makhluk ekonomi dan menempatkan pribadi manusia dalam totalitasnya. Kerja bukanlah semata-mata kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan kegiatan sosial, politis, budaya dan spiritual,….” (Charles Clark, Ch. 8, 14)

Ekonomi dan Moralitas

Apakah ekonomi itu sesuatu yang dapat dipandang netral, dalam arti lepas dari moralitas? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan persoalan moral dalam pembangunan ekonomi. Untuk bisa menjawabnya, kita perlu melihat di mana posisi ekonomi (begitu pula ilmu-ilmu lain) dalam konteks kehidupan manusia. 

Dalam Ajaran Sosial Gereja, seluruh ilmu pengetahuan dan ilmu sosial tidak pernah menjadi sesuatu yang berdiri sendiri. Keberadaannya selalu dalam konteks kebutuhan manusia dan masyarakat. Ingat bahwa manusia, karena kodrat dan martabatnya sebagai citra Allah, selalu ditempatkan sebagai tujuan. Maka, semua ilmu, termasuk ekonomi, adalah untuk menjadi sarana yang mengabdi kepentingan umat manusia.

Pembangunan Integral

“Pembangunan tidak dapat dibatasi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Agar menjadi otentik, pembangunan haruslah lengkap, integral. Maksudnya, pembangunan haruslah memajukan kebaikan setiap pribadi manusia dan manusia secara keseluruhan. Sebagaimana seorang ahli terkenal mengatakan dengan tegas, “Kita tidak mempercayai keterpisahan ekonomi dari kemanusiaan maupun pemisahan pembangunan dari peradaban, di mana pembangunan itu berada. Apa yang kita yakini penting adalah manusia, setiap pribadi manusia dan setiap kelompok manusia, dan bahkan seluruh kemanusiaan”. (PP art. 14)

Pembangunan: Fasilitasi Perkembangan Manusia dan Solidaritas

Dalam Populorum Progressio tugas pembangunan untuk menghantar setiap pribadi manusia kepada perkembangan sangat ditekankan. Setiap pribadi dipanggil untuk berkembang, sekaligus dianugerahi kemampuan dan potensi untuk mematangkan perkembangan hingga mencapai kesempurnaan (PP art. 15). Perkembangan diri ini bukan sesuatu hal yang opsional atau manasuka. Panggilan untuk berkembang hingga tercapai persatuan dengan Sang Pencipta adalah tujuan tertinggi perkembangan diri manusia (PP art. 16). Dalam konteks ini, tugas utama pembangunan adalah memfasilitasi perkembangan diri setiap orang.

Manusia Satu-satunya Tujuan Pembangunan

Apakah pembangunan di negara kita sudah sejalan dengan yang telah digariskan dalam Ajaran Sosial Gereja? Rumusan pertanyaan ini sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ajaran Gereja. Jika demikian, klaim agama yang jadinya berlaku dan hal ini sama sekali tidak relevan.

Yang hendak dipaparkan dalam tulisan ini adalah bahwa Ajaran Sosial Gereja, walaupun didasari oleh iman kristiani, memuat nilai-nilai yang sangat mendasar dan universal. Nilai-nilainya tidak tertuju kepada manusia dengan agama, suku, bahasa, aliran politik, dan budaya tertentu. Semuanya terarah kepada manusia hanya karena dia adalah manusia (lihat prinsip tentang martabat manusia). Maka, pertanyaan di atas perlu dibaca sebagai “apakah pembangunan di negara kita mengembangkan manusia-manusia Indonesia?”.

Adakah Nilai-nilai ASG dalam Komunitas Kita?

Karena ASG adalah bagian integral dari ajaran iman Katolik, rasanya tidak berlebihan bila komunitas-komunitas Gerejani adalah pihak yang pertama-tama dituntut mewujudkan ASG dalam hidup sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dalam relasi antar anggotanya dan relasi dengan masyarakat serta tertuang dalam program, kebijakan, kebiasaan, dsb. Mungkin baik bila kita mencoba mencermati sejauh mana prinsip-prinsip ASG meresapi program, kebijakan, maupun kebiasaan yang telah sekian lama berjalan di paroki atau komunitas kita. Poin-poin di bawah ini adalah contoh mengenai hal-hal yang bisa kita cermati menurut lima tugas Gereja.

Prinsip Ajaran Sosial Gereja: the Option for the Poor

Pilihan kepada kaum miskin memiliki akarnya dalam Kitab Suci. Dalam kitab Mazmur dan kitab-kitab Perjanjian Lama lain ditunjukkan Allah yang mendengarkan jeritan kaum miskin dan melindungi mereka (bdk. Curran, 2007, 268-269). Dalam Perjanjian Baru, teologi kenosis menyatakan pilihan Kristus sendiri kepada mereka yang miskin. Ia bukan hanya meninggalkan keallahanNya dan menjadi manusia miskin. Ia bahkan mengidentifikasikan diriNya dengan mereka yang miskin dan malang (bdk. Mat 25:40; EA art. 34). Paus Paulus VI dalam Octogesima Adveniens mengajak kita untuk berkaca pada Injil, “Dalam mengajarkan cinta kasih, Injil mengajari kita untuk secara istimewa menghormati orang-orang miskin dan situasi khusus mereka di tengah masyarakat….” (OA art. 23). Dengan kata lain, prinsip ini mengalir dari “perintah radikal untuk mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri.” (EJA art. 87).